Tugas I “PEREKONOMIAN INDONESIA”
Nama : Lisriyanti R. Mahmud
Stambuk : 1020900010
Prodi : Manajemen Keuangan
SEJARAH EKONOMI
INDONESIA
v Pemerintahan Orde Lama
Demokrasi Ekonomi
dipilih, karena mempunyai ciri-ciri positif yang diantaranya adalah (Suroso,
1993) :
-
Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
-
Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak,
dikuasai oleh negara.
-
Bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
-
Sumber-sumber
kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga
perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga
perwakilan pula.
-
Warga negara
memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak
akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
-
Hak milik
perorangan diakui dan pemanfaatnnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
masyarakat.
-
Potensi, inisiatif
dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas
yang tidak merugikan kepentingan umum.
-
Fakir miskin serta
anak terlantar, dipelihara oleh pemerintah.
Sistem
perekonomian di Indonesia sangat menentang adanya sistem Free Fight Liberalism, Etatisme (Ekonomi Komando) dan Monopoli, karena sistem ini memang tidak sesuai dengan sitem ekonomi yang dianut
Indonesia (bertentangan).
v
Pemerintahan Orde Baru
Orde Baru adalah sebutan bagai masa pemerintahan Presiden Soeharto. Orde
Baru menggantikan pemerintahan Orde Lama yang di pimpin oleh Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu
tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek
korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat
yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Pada 1968, MPR
secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan
dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978,
1983, 1988, 1993, dan 1998. Politik Presiden
Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara
dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang
ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.
Salah satu
kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi
anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama
dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan
menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.
Pada tahap awal,
Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan
politik - di Eropa Timur sering disebut lustrasi - dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak.
Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang"
ke Pulau
Buru.
Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru
* Perkembangan GDP per kapita Indonesia
yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari
AS$1.000
* Sukses transmigrasi
* Sukses KB
* Sukses memerangi buta huruf
* Sukses swasembada pangan
* Pengangguran minimum
* Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan
Lima Tahun)\
* Sukses Gerakan Wajib Belajar
* Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua
Asuh
* Sukses keamanan dalam negeri
* Investor asing mau menanamkan modal
di Indonesia
* Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme
dan cinta produk dalam negeri.
Pada pertengahan
1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas
lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun
terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh.
Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para
demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri
Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan
diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti
ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk
menjadi presiden ketiga Indonesia.
v
Pemerintahan Transisi
Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan
semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan
pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran
yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei
1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan
mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar
dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan
diri dari jabatannya.Pemerintahan transisi merupakan peralihan antara
pemerintahan zaman Soeharto ke pemerintahan B.J. Habibie.
v
Pemerintahan Reformasi
Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan
jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai
berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie
sebagai Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu
mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi
ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menewaskan 18 orang. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan
dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam
proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan
terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.
v
Pemerintahan Gotong Royong
Kabinet Gotong Royong adalah kabinet pemerintahan Presiden RI kelima
Megawati Sukarnoputri (2001-2004). Kabinet ini dilantik pada tahun 2001 dan
masa baktinya berakhir pada tahun 2004. Kinerja Pemerintahan Megawati Soekarnoputri sangat mengecewakan. Megawati
tidak tampil sebagai seorang presiden, melainkan lebih sebagai ketua umum
partai. Akibatnya, roda pemerintahan tidak berjalan sebagaimana diharapkan
banyak orang dan cita-cita reformasi.
Penilaian itu dilontarkan Kelompok Kerja (Pokja) Petisi
50 dalam evaluasi akhir tahun Petisi 50 yang berjudul "Catatan Akhir Tahun
2002, Pernyataan Keperihatinan". Sebagai pemimpin bangsa, menurut Petisi
50, Presiden Megawati sangat mudah dipengaruhi. Selain itu, para pembantunya di
jajaran kabinet kelihatan sangat tidak solid. Hal itu terjadi karena para
menteri masing-masing mengusung kepentingan partai politik (parpol) dari mana
mereka berasal.
v
Pemerintahan Indonesia Bersatu
§
PEMERINTAHAN
INDONESIA BERSATU JILID I (ERA SBY-JK) (2004-2009)
Kabinet Indonesia
Bersatu (Inggris: United Indonesia Cabinet) adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf
Kalla.
Kabinet ini
dibentuk pada 21
Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5
Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya,
dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya,
Presiden melakukan perombakan kedua pada 7
Mei 2007.
Susunan Kabinet Indonesia Bersatu pada awal pembentukan
(21 Oktober 2004), perombakan pertama (7 Desember 2005), dan perombakan kedua
(9 Mei 2007).
§
PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU JILID II (ERA SBY – BOEDIONO) (2009-2014)
Kabinet Indonesia
Bersatu II (Inggris: Second United Indonesia Cabinet) adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai
Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan
SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet
Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21
Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19
Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan.
Kinerja Pemerintahan SBY - Tak terasa sudah 1
tahun pemerintahan SBY jilid II berjalan, Namun masih saja dianggap gagal serta mendapat
rapor merah dari beberapa kalangan. Dan kali ini pengamat ekonomi dunia pun
ikut bicara terkait dengan kinerja pemerintahan SBY yang sudah 1 tahun ini. Perolehan suara 60 % dalam
Pilpres 2009 dan mendapat dukungan mayoritas di parlemen ternyata belum bisa
dioptimalkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono untuk melakukan
langkah-langkah yang konkrit dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan rakyat.
Di mata pengamat ekonomi politik dari Northwestern University, Amerika
Serikat, Prof Jeffrey Winters, buruknya kinerja pemerintahan SBY tidak lepas dari sikap Presiden SBY dalam menjalankan
pemerintahan. SBY dianggap lebih suka terlihat cantik, santun dan berambut rapi
di depan kamera dibanding bekerja keras mengatasi persoalan-persoalan yang ada
di Indonesia.
Sampai saat ini dilihat kinerja
pemerintahan SBY-Boediono rendah. Dan perlu dicatat prestasi yang rendah kepemimpinan SBY bukan
sesuatu yang baru. Karena sejak 2004 memang kinerjanya tidak pernah tinggi.
Jadi kombinasi SBY-Kalla yang sudah mengecewakan menjadi lebih parah dengan
kombinasi SBY-Boediono.
Meski pada masa SBY-JK kinerjanya buruk, paling tidak Jusuf Kalla dikenal
sebagai orang yang tidak sabar dan sering mendorong SBY untuk bertindak dan
ambil keputusan. Tetapi akhirnya Kalla menjadi capek, frustrasi dan memilih
lepas saja.
Kinerja para menteri terkait dengan performa pemimpinnya. Karena sikap
presidennya sebagai leader tidak bagus tentu saja para menterinya juga tidak
bagus kerjanya. Apalagi pemilihan anggota kabinet berdasarkan bagi-bagi
kekuasaan supaya aman di parlemen. Hasilnya yang terjadi pemilihan bukan berdasarkan
kapabilitas dan akuntabilitas. Melainkan berdasarkan jatah anggota koalisi.
0 komentar:
Post a Comment